Key Strategy: DPR Desak BGN Perbaiki Tata Kelola MBG
Key Strategy menjadi poin utama dalam perdebatan terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR RI, khususnya Komisi XIII, menyoroti pentingnya optimisasi tata kelola MBG agar dapat mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian gizi yang seimbang. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, mengungkapkan bahwa keberhasilan Key Strategy ini bergantung pada transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan aktif pihak-pihak terkait dalam mengawasi pelaksanaan program. “Key Strategy dalam mengevaluasi MBG harus mencakup penilaian objektif terhadap kinerja, efektivitas, dan dampak program ini,” jelasnya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (23/6).
Peran BGN dalam MBG dan Tantangan Tata Kelola
Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditunjuk sebagai pelaksana MBG, dinilai Marinus Gea memiliki tugas yang kurang jelas karena menggabungkan peran sebagai pengawas, pelaksana, serta pengatur. Hal ini memicu fungsi ganda yang dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang dan mengurangi kejelasan proses pengambilan keputusan. Dalam Key Strategy ini, komisi XIII menekankan bahwa tata kelola MBG harus dirancang agar setiap institusi memiliki tanggung jawab yang terdefinisi, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran atau ketidaksempurnaan distribusi bantuan.
Marinus Gea menambahkan bahwa transparansi dalam Key Strategy ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kebijakan MBG dapat diakui secara luas oleh masyarakat. “Key Strategy yang efektif memerlukan kejelasan tentang tujuan, mekanisme, dan pengukuran keberhasilan program,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa evaluasi kinerja MBG harus berdasarkan indikator yang konsisten, seperti peningkatan tingkat gizi, penurunan angka stunting, serta perbaikan kesehatan anak secara umum.
Evaluasi Komnas HAM dan Pembenahan Sistem
Dalam Key Strategy yang diusung, evaluasi dari Komnas HAM turut menjadi bahan pertimbangan. Lembaga tersebut menekankan pentingnya perbaikan tata kelola MBG dengan mengusulkan revisi Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Menurut Marinus, rekomendasi Komnas HAM ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah untuk membuat MBG lebih partisipatif dan adil, sesuai prinsip hak asasi manusia. “Key Strategy yang inklusif membutuhkan peran aktif dari masyarakat, daerah, serta stakeholder lainnya,” katanya.
Komnas HAM juga menyoroti bahwa BGN sebagai pelaku utama MBG perlu memiliki mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Dalam Key Strategy ini, tugas BGN diusulkan agar lebih terfokus pada pelaksanaan, sementara lembaga independen mengambil peran sebagai pengawas. “Dengan demikian, Key Strategy dalam tata kelola MBG akan lebih mengarah pada akuntabilitas dan kepuasan masyarakat,” imbuh Marinus. Ia menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi pondasi utama keberhasilan program pangan nasional.
Key Strategy dalam pembahasan ini juga mencakup kebijakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan MBG. Marinus Gea menyebutkan bahwa transparansi anggaran dan alur distribusi bantuan gizi harus diakses secara mudah oleh publik. “Key Strategy yang optimal memerlukan keberpartisipatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama terkait penggunaan dana dan efektivitas program,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat akan membantu mengurangi kesenjangan informasi dan memastikan MBG benar-benar mencapai sasaran yang ditetapkan.
Key Strategy dalam tata kelola MBG juga menyoroti kebutuhan penguatan keamanan pangan sebagai prioritas utama. Marinus Gea menjelaskan bahwa keamanan pangan terkait langsung dengan kesejahteraan penerima manfaat, sehingga pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. “Dalam Key Strategy ini, kita perlu memastikan bahwa setiap tahap distribusi bantuan gizi memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang tinggi,” tegasnya. Ia menekankan bahwa selain efektivitas, keberlanjutan program ini juga harus dilihat dari aspek kesehatan jangka panjang.
