Perkuat Literasi Nasional, DPR Minta Anggaran Perpusnas Tak Direduksi
Latest Program – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, mengungkapkan pendukungannya terhadap usulan penambahan dana yang diajukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Menurutnya, pemerintah perlu menempatkan peningkatan literasi sebagai fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.
Sebelumnya, Perpusnas telah memperbarui usulan tambahan anggaran Pagu Indikatif untuk disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kementerian Keuangan. Angka usulan tersebut meningkat dari Rp 204,04 miliar menjadi Rp 357,77 miliar.
Anggaran tambahan tersebut dirancang untuk memperkuat layanan perpustakaan, mengakselerasi transformasi digital, serta membangun ekosistem literasi nasional yang lebih inklusif. Total kebutuhan dana Perpusnas pada 2026 mencapai Rp 725,5 miliar.
Fokus Perluas Akses Membaca hingga Daerah Rentan
Usulan peningkatan dana utamanya bertujuan memperluas peluang membaca bagi warga di wilayah daerah-daerah pinggiran dan kelompok rentan yang hingga kini masih menghadapi kesulitan mengakses bahan bacaan serta fasilitas literasi.
Dengan tambahan anggaran, Perpusnas diharapkan bisa meningkatkan jangkauan literasi ke area yang kurang terlayani. Fokus ini mencakup distribusi buku ke pelosok negeri dan program pelatihan untuk masyarakat yang kurang beruntung.
Pemerintah Diminta Beri Perhatian Penuh
“Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perhatian penuh terhadap postur anggaran Perpusnas,” ujar Habib Syarief dalam pernyataannya, Kamis (18/6).
Menurut Habib Syarief, pengurangan dana di sektor literasi bisa menghambat upaya memajukan kecerdasan masyarakat. Ia menilai program seperti pemerataan buku dan pelatihan literasi memainkan peran krusial dalam mengembangkan pengetahuan publik.
Ia meminta pihak pemerintah tidak menganggap anggaran perpustakaan sebagai beban negara, melainkan investasi jangka panjang yang akan menghasilkan manfaat besar bagi kemajuan bangsa.
Soroti Ketimpangan Akses Informasi di Daerah 3T
Habib Syarief menyoroti ketimpangan akses informasi di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, koleksi buku berkualitas dan fasilitas modern literasi masih banyak berpusat di kota-kota besar, terutama Pulau Jawa.
Sementara itu, warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih mengalami keterbatasan dalam mendapatkan bahan bacaan. “Ini mencerminkan ketidakadilan sosial yang mengancam amanat konstitusi,” tegasnya.
Menurut Habib Syarief, memangkas anggaran perpustakaan setara dengan memadamkan cahaya masa depan bangsa. “Mari kita pastikan bahwa Republik ini terus berkembang dengan jembatan ilmu pengetahuan, bukan hanya jembatan beton,” lanjutnya.
