New Policy: Risiko Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Dibongkar Ekonom
New Policy – Dalam New Policy terbaru, pemerintah menekankan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Namun, ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada perencanaan yang matang. Ia menyoroti bahwa banyak koperasi yang hanya fokus pada pembangunan fisik, seperti gedung dan fasilitas, tanpa memperhatikan risiko beban operasional jangka panjang. “New Policy ini perlu diimbangi dengan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efisien agar tidak menjadi beban bagi masyarakat,” kata Noval dalam pernyataan resmi yang dikutip Rabu (1/7).
Noval memperingatkan bahwa infrastruktur yang dibangun dalam New Policy bisa menghasilkan biaya overhead yang signifikan. Biaya listrik, pemeliharaan, kebersihan, dan pengeluaran operasional lainnya membutuhkan dana stabil untuk dipertahankan. “Koperasi tidak bisa hanya berdiri karena bangunannya megah, tapi harus memiliki model bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa saat ini, banyak kegiatan dalam New Policy berupa proyek fisik, tetapi kurang mengakui peran penting pengelolaan keuangan yang terstruktur.
“Mengabaikan biaya operasional jangka panjang akan membuat New Policy menjadi proyek yang berisiko tinggi. Jika dana operasional tidak dikelola dengan baik, koperasi bisa jadi beban, bukan aset produktif,” tegas Noval.
Analisis Biaya: Tantangan Tersembunyi di Balik Gedung
Noval menjelaskan bahwa dalam New Policy, setiap koperasi yang dibangun menghasilkan committed cost, yaitu pengeluaran tetap yang wajib dibayarkan meskipun tidak ada pendapatan langsung. Biaya ini mencakup sewa, listrik, dan kebutuhan operasional harian. Ia menegaskan bahwa biaya tersebut adalah investasi jangka panjang yang harus dihitung dalam kebijakan ekonomi desa. “Jika tidak ada rencana pendapatan stabil, New Policy bisa terasa seperti pemborosan dana,” tambahnya.
Dalam konteks New Policy, biaya yang telah dialokasikan untuk konstruksi koperasi termasuk sunk cost. Artinya, dana tersebut tidak bisa dikembalikan setelah bangunan selesai. Noval menyarankan pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap biaya operasional masing-masing koperasi. “Jika biaya tidak terkendali, New Policy bisa mengurangi efektivitas pengembangan ekonomi desa,” kata ekonom tersebut.
Strategi Manajemen: Kunci Keberlanjutan New Policy
Menurut Noval, keberhasilan New Policy tergantung pada kesadaran manajemen koperasi tentang risiko beban operasional. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan koperasi memiliki sistem bisnis yang kuat, termasuk model pengelolaan modal dan keahlian SDM. “Koperasi di desa harus memiliki visi jangka panjang, bukan hanya menyediakan tempat berdagang,” jelasnya. Tanpa manajemen yang matang, New Policy berpotensi memicu kegagalan koperasi yang bisa mengganggu keterlibatan masyarakat dalam program tersebut.
Noval juga menyoroti bahwa dalam New Policy, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan langsung warga desa dalam perencanaan dan pengelolaan koperasi akan memastikan bahwa program ini tidak hanya terlihat megah, tetapi juga bermanfaat secara nyata. “Jika New Policy hanya dijalankan dari atas, masyarakat mungkin merasa tertinggal,” tegasnya. Ia menyarankan pendekatan partisipatif untuk meningkatkan keberlanjutan koperasi.
Ekonom ini menambahkan bahwa New Policy perlu disertai dengan pendekatan inovatif dalam pengelolaan dana. Misalnya, melalui sistem pendanaan berbasis komunitas atau kerja sama dengan sektor swasta. “Dengan pendekatan ini, beban operasional koperasi bisa berkurang, dan New Policy bisa menjadi langkah yang lebih optimal,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali anggaran pembangunan koperasi agar tidak terlalu banyak mengandalkan dana pemerintah.