New Policy: Aliansi Perempuan Indonesia Menggelar Aksi Tolak MBG
New Policy – Dalam rangka menegaskan keberatan terhadap kebijakan baru, Aliansi Perempuan Indonesia mengambil langkah nyata dengan mengadakan aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi yang diusung pada hari Kamis, 18 Juni 2026, berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan peserta membawa peralatan dapur sebagai simbol keberatan terhadap New Policy Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain spanduk dan poster, peserta juga menampilkan berbagai atribut yang menggambarkan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.
Contextualisasi New Policy dan Tuntutan Utama
New Policy MBG, yang diluncurkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program makanan bergizi, dinilai oleh Aliansi Perempuan Indonesia tidak hanya tidak efektif tetapi juga memberatkan kelompok rentan. Dalam aksinya, kelompok ini menyerukan tiga poin utama, termasuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap New Policy. Mereka berargumen bahwa kebijakan tersebut mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal biaya hidup yang terus meningkat.
Konteks Sosial di Balik Aksi Tolak New Policy
Aksi ini juga menyoroti isu inflasi yang menggerogoti daya beli masyarakat. Peserta menuntut pengurangan harga kebutuhan pokok, seperti bahan pokok dan bahan makanan, yang mereka anggap semakin tidak terjangkau. Selain itu, mereka menyoroti pengangguran yang tinggi, dengan klaim bahwa PHK massal mencapai 23 ribu kasus hingga saat ini, sehingga New Policy dinilai tidak selaras dengan kondisi ekonomi.
Aliansi Perempuan Indonesia menggarisbawahi bahwa New Policy MBG harus diperbaiki agar lebih inklusif. Mereka menekankan pentingnya program pemerintah menggabungkan kebijakan ekonomi dengan kebijakan sosial, seperti subsidi langsung kepada keluarga miskin atau meningkatkan akses ke pangan murah. Dalam perjalanan long march, peserta menampilkan peralatan dapur sebagai simbol kekuatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun harus berjuang menghadapi tekanan ekonomi.
Ketua Aliansi Perempuan Indonesia, dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa New Policy harus menjadi “katalis perubahan”, bukan “sumber tekanan”. Mereka menambahkan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, tetapi juga momentum untuk membangun dialog antara pemerintah dan masyarakat. Peserta aksi juga menyoroti peran perempuan dalam kebijakan publik, menegaskan bahwa keputusan terkait pengurangan biaya hidup harus melibatkan perempuan sebagai bagian dari kebijakan.
Dalam aksinya, para peserta menekankan bahwa New Policy harus diuji coba lebih dulu sebelum diterapkan secara luas. Mereka mengkritik kurangnya transparansi dalam pengalokasian anggaran program tersebut. “New Policy MBG adalah langkah yang baik, tetapi harus disertai dengan evaluasi terhadap dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari,” ujar salah satu peserta. Aksi ini juga menarik perhatian organisasi kemanusiaan dan akademisi yang mendukung upaya tersebut.
Respons dari pemerintah terhadap aksi Aliansi Perempuan Indonesia masih menunggu. Namun, keberhasilan aksi ini diharapkan dapat mendorong revisi terhadap New Policy MBG, serta mendorong kebijakan yang lebih adil. Selain itu, aksi ini menjadi contoh bagaimana masyarakat sipil menggunakan kekuatan kolektif untuk menyuarakan kepentingan mereka. Dengan bawa peralatan dapur, peserta menunjukkan bahwa kebutuhan mendasar tidak boleh dipandang sebelah mata dalam perencanaan kebijakan pemerintah.
Tantangan dan Harapan Masa Depan
Aksi tolak New Policy ini juga membuka ruang untuk diskusi lebih luas tentang peran pemerintah dalam memastikan kesejahteraan sosial. Aliansi Perempuan Indonesia berharap bahwa kebijakan pemerintah akan lebih peka terhadap suara masyarakat, terutama dalam kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan aksi yang diikuti oleh ribuan orang, harapan ini semakin kuat untuk menjadi perubahan nyata.
Harapan dari aksi ini tidak hanya terbatas pada revisi New Policy MBG, tetapi juga untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kebijakan. Peserta aksi menegaskan bahwa New Policy harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk warga yang memiliki pengalaman langsung mengenai dampak program tersebut. Dengan demikian, aksi ini tidak hanya menjadi simbol keberatan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk perubahan struktural.