Pimpinan DPR RI Berdialog dengan Mahasiswa di Senayan
Main Agenda – Jakarta, 19 Juni 2026 – Pertemuan penting antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan massa aksi demonstrasi mahasiswa dari Universitas Trisakti serta kampus-kampus lain berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, didampingi oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam, berupaya menyerap langsung aspirasi para peserta aksi. Main Agenda ini menjadi momen penting untuk menjembatani antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan isu-isu yang mendesak.
Aksi mahasiswa yang dihadiri oleh puluhan ribu orang ini mengundang perhatian luas dari publik, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Massa aksi berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perkumpulan Mahasiswa Aktif (PMA), dan beberapa kelompok pergerakan sosial. Mereka menyampaikan keluhan terkait kebijakan pemerintah, khususnya soal inflasi, pengangguran, serta keadilan sosial. Main Agenda ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyuarakan suara mereka secara terstruktur dan konstruktif.
Sebelum memasuki sesi dialog langsung, para pimpinan DPR melakukan pertemuan tertutup di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I. Sesi ini bertujuan mengumpulkan informasi terkait isu yang menjadi sorotan utama peserta aksi, seperti harga bahan pokok, kinerja lembaga pemerintah, dan pengaruh kebijakan terhadap kesejahteraan rakyat. Pertemuan tersebut juga memberikan kesempatan bagi para anggota DPR untuk mengevaluasi strategi komunikasi dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Tiga Tuntutan Utama Mahasiswa
Para perwakilan mahasiswa Trisakti dan kampus lain menetapkan tiga tuntutan utama yang dianggap sangat kritis oleh mereka. Tuntutan pertama adalah Main Agenda untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional, termasuk penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Mereka menekankan perlunya penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan krisis ekonomi.
“Kelangkaan BBM subsidi memengaruhi berbagai aspek kehidupan rakyat, sehingga perlu menjadi prioritas pembahasan,”
ujar Dhenni, salah satu peserta aksi.
Tuntutan kedua adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pemerintah. Mahasiswa menilai bahwa program-program yang dijalankan pejabat pemerintah sering kali memicu masalah baru, seperti inflasi atau ketimpangan sosial. Mereka meminta evaluasi terhadap kinerja lembaga pemerintah dan penyesuaian kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Main Agenda ini menjadi kesempatan untuk membahas isu-isu yang belum terpecahkan sebelumnya.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan supremasi sipil. Para peserta aksi menolak RUU Kekamrian (RUU Polri) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan rakyat. Mereka menuntut penolakan tindakan represif aparat kepolisian di ruang sipil serta penguatan kebijakan yang menjunjung keadilan sosial. Main Agenda ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan konkret yang mendorong reformasi sistem politik dan ekonomi Indonesia.
Prioritas Kebijakan BBM Subsidi
Salah satu isu yang mendapat sorotan utama adalah kelangkaan BBM subsidi. Dhenni menjelaskan bahwa langka-nya bahan bakar minyak ini mengganggu distribusi barang dan meningkatkan biaya transportasi, sehingga berdampak pada inflasi dan kesejahteraan rakyat. Main Agenda ini menjadi platform untuk menggali solusi bersama, termasuk rencana pemerintah dalam mengatur subsidi BBM secara lebih efisien. Para peserta aksi meminta DPR untuk menjadi pengawas ketat terhadap kebijakan tersebut, agar tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan rakyat dan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah menjanjikan akan meninjau ulang kebijakan subsidi BBM dalam waktu dekat. Kebijakan ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan akses bahan pokok bagi masyarakat kecil. Main Agenda yang diusung dalam pertemuan ini juga mencakup diskusi mengenai efisiensi APBN dan keterlibatan DPR dalam memastikan penggunaan anggaran yang optimal. Dengan adanya dialog langsung, diharapkan kebijakan dapat lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.
Sebagai hasil dari pertemuan ini, beberapa poin yang menjadi keluhan mahasiswa akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Main Agenda yang terus ditekankan dalam setiap sesi diskusi diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara institusi legislatif dan masyarakat. Selain itu, aksi ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan keterlibatan warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.