DPR Berupaya Memperkuat Mitigasi terhadap Ancaman El Nino
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman – DPR RI aktif dalam mendorong penguatan upaya mitigasi menghadapi fenomena iklim El Nino yang diprediksi akan memengaruhi pertanian nasional pada tahun 2026. Dalam upaya ini, Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya kesiapan sektor pertanian untuk menghadapi risiko kekeringan dan fluktuasi cuaca yang bisa berdampak signifikan terhadap produksi pangan. Anggota Komisi IV, Rina Saadah, menekankan perlunya strategi yang lebih komprehensif agar mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari para petani dan pemangku kepentingan lainnya.
Strategi Mitigasi El Nino dalam Pertanian
El Nino, yang merupakan peristiwa iklim yang memicu kenaikan suhu permukaan laut di Pasifik Selatan, telah mengganggu pola musim hujan dan memperparah kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Rina Saadah menunjukkan bahwa mitigasi harus menjadi prioritas nasional untuk mengurangi risiko gagal panen dan menjaga stabilitas pasokan pangan. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang selaras dengan kondisi iklim global, termasuk penguatan sistem peringatan dini untuk memastikan respons cepat di lapangan.
Dalam konteks ini, keterlibatan DPR menjadi kunci untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Rina Saadah menambahkan bahwa kekeringan yang terjadi di beberapa daerah, seperti Sulawesi Selatan, menunjukkan adanya kebutuhan akan adaptasi lebih baik terhadap perubahan iklim. Kondisi tersebut memberikan pelajaran bahwa tindakan mitigasi harus tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga berfokus pada keberlanjutan produksi pertanian di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Penguatan Sistem Peringatan Dini
“El Nino tidak boleh dianggap sebagai masalah musiman saja. Dampaknya bisa mengurangi hasil pertanian jika tindakan mitigasi tidak dilakukan dengan cepat, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (16/7).
Rina Saadah menjelaskan bahwa SIPERDITAN (Sistem Peringatan Dini Pertanian) perlu diperkuat agar mampu memberikan informasi akurat dan akses solusi kepada petani. Ia menyoroti bahwa sistem ini tidak hanya berguna untuk memperkirakan kekeringan, tetapi juga harus menjadi alat untuk memandu keputusan tindakan pencegahan di tingkat daerah. Implementasi SIPERDITAN yang optimal diharapkan bisa membantu petani mengubah pola tanam sesuai dengan kondisi cuaca yang terjadi, sehingga mengurangi kerugian ekonomi akibat fenomena iklim tersebut.
Upaya Menyelaraskan Kebijakan dengan Kebutuhan Petani
Menurut Rina, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan mitigasi El Nino tidak hanya dikeluarkan sebagai keputusan teknis, tetapi juga diadaptasi ke dalam kebutuhan langsung petani. Ia menambahkan bahwa respons dari daerah harus cepat dan terukur, dengan melibatkan tim teknis serta penyalur bantuan yang tepat. Contoh yang diberikan meliputi akses air, peningkatan benih tahan krisis, serta pendampingan penyuluh pertanian. Dengan adanya kebijakan yang lebih responsif, ketahanan pangan nasional bisa terjaga meskipun menghadapi tantangan iklim yang semakin intens.
Rina Saadah menekankan bahwa peningkatan adaptasi terhadap El Nino adalah bagian dari peningkatan keberlanjutan pertanian. Ia menyoroti bahwa daerah-daerah sentra produksi pangan harus menjadi prioritas dalam program mitigasi, karena kekeringan bisa mengurangi volume produksi secara signifikan. DPR RI berharap, kebijakan yang diusulkan tidak hanya sekadar informasi, tetapi diubah menjadi tindakan nyata yang terukur dan berdampak jangka panjang. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dan pengembangan kemampuan manajemen risiko perlu ditingkatkan untuk memastikan mitigasi berjalan efektif.
