Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi
Main Agenda menjadi fokus utama dalam rapat kerja yang digelar oleh Komisi VI DPR bersama Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan pada hari Kamis (16/7/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kedua pejabat pemerintah tersebut hadir untuk menjawab berbagai pertanyaan anggota fraksi mengenai rencana penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Peru. Diskusi ini bertujuan mengupas strategi kerja sama dagang yang akan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi kedua negara.
Misi dan Tujuan Raker untuk Kemitraan Ekonomi
Perjanjian CEPA antara Indonesia dan Peru menjadi Main Agenda utama dalam pertemuan tersebut. CEPA ini diharapkan dapat meningkatkan akses pasar ekspor Indonesia ke negara berkembang di Amerika Selatan, terutama pada sektor pertanian, perikanan, serta manufaktur. Selain itu, perjanjian ini juga bertujuan mempercepat pengakuan sertifikasi produk Indonesia di pasar Peru, yang merupakan negara dengan potensi ekonomi yang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Rapat kerja ini menjadi wadah untuk menjelaskan manfaat CEPA, seperti mengurangi tarif masuk, memperluas jaringan perdagangan, dan menciptakan peluang investasi bagi kedua pihak.
Indonesia dan Peru memiliki hubungan ekonomi yang potensial, terutama dalam konteks peningkatan kerja sama perdagangan di tengah ketidakpastian pasar internasional. Perdana Menteri Indonesia telah menekankan pentingnya penandatanganan CEPA sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional. Dalam rapat, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa perjanjian ini tidak hanya fokus pada perdagangan barang, tetapi juga mencakup kerja sama dalam bidang jasa, investasi, serta pendidikan ekonomi. Selain itu, CEPA juga akan mendukung kebijakan pemerintah untuk diversifikasi ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional.
Kemampuan Indonesia dalam mengembangkan ekspor ke pasar internasional menjadi salah satu faktor yang mendukung Main Agenda CEPA. Pada tahun 2025, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar US$41,05 miliar, didorong oleh pertumbuhan ekspor yang stabil. Angka ini mencerminkan daya saing produk nasional di tingkat global, terutama dalam sektor pertanian seperti kopi, kelapa, dan produk olahan perikanan. Dengan memperkuat hubungan ekonomi dengan Peru, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan ekspor sektor-sektor strategis tersebut, sekaligus menghadapi tantangan ekonomi global yang sedang melambat.
Rapatan yang dipimpin oleh Komisi VI DPR juga membahas peran Peru dalam ekonomi global, termasuk strategi pemerintah Peru untuk menarik investasi asing dan meningkatkan ekspor ke negara-negara lain. Dalam diskusi, Menteri Perdagangan menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara kedua negara untuk mencapai hasil yang maksimal dari CEPA. Selain itu, kerja sama ini juga akan memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi persaingan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Pasifik dan Amerika Selatan. Main Agenda ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas peluang kerja sama yang berkelanjutan.
Komitmen pemerintah Indonesia terhadap Main Agenda CEPA dengan Peru juga terlihat dari beberapa langkah konkret yang telah diambil. Contohnya, pihak Indonesia telah mengirimkan delegasi ke Peru untuk melakukan negosiasi terkait ketentuan perjanjian, serta melakukan promosi produk-produk lokal ke pasar Peru. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan evaluasi terhadap sektor-sektor yang akan diberi fasilitas preferensial dalam CEPA. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada tingkat kesepahaman antara kedua pihak.
Indonesia dan Peru memiliki kepentingan yang saling melengkapi dalam bidang ekonomi. Sementara Indonesia menguasai sektor pertanian dan manufaktur, Peru memiliki potensi besar dalam industri teknologi dan energi terbarukan. Dengan CEPA, pemerintah Indonesia berharap dapat menciptakan kemitraan yang lebih luas, terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan industri pangan. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi alat untuk memperkuat kerja sama antar lembaga negara, seperti Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Main Agenda ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan berkelanjutan.
