Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Kabarnaya.com – Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 sebesar Rp98.466.351 per jemaah untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Kesepakatan antara pemerintah dan Komisi VIII DPR RI tersebut menjadi salah satu dasar pembiayaan bagi calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat pada musim haji tahun depan.
Dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH itu, komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 per orang. Nilai Bipih tersebut setara dengan 55,50 persen dari keseluruhan biaya penyelenggaraan haji.
Kesepakatan Biaya Haji 1448 Hijriah
Penetapan biaya haji dilakukan dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Rapat itu membahas kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia pada 2027.
BPIH merupakan total biaya yang diperlukan untuk mendukung seluruh proses penyelenggaraan perjalanan haji. Adapun Bipih adalah bagian biaya yang dibebankan kepada setiap jemaah. Dengan demikian, kedua angka tersebut memiliki fungsi berbeda, meskipun sama-sama menjadi bagian penting dalam persiapan keberangkatan haji.
Keputusan ketika Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 memberi gambaran awal mengenai struktur pembiayaan haji. Bagi calon jemaah, informasi ini dapat digunakan untuk memahami nominal biaya perjalanan yang perlu diperhatikan menjelang tahapan pelunasan dan keberangkatan.
Proporsi Bipih sebesar 55,50 persen menunjukkan bahwa biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah merupakan bagian besar dari total BPIH. Sisa struktur pembiayaan berada dalam keseluruhan skema penyelenggaraan ibadah haji yang telah dibahas dalam rapat bersama pemerintah dan DPR.
Pejabat yang Hadir dalam Rapat Penetapan
Rapat penetapan BPIH dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. Kehadiran keduanya menegaskan keterlibatan pemerintah dalam pembahasan pembiayaan penyelenggaraan haji 1448 Hijriah.
Dari unsur DPR RI, sejumlah pimpinan turut hadir, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang juga mengikuti agenda tersebut. Setelah rapat selesai, para pejabat yang hadir mengabadikan momen bersama di Kompleks Parlemen.
Komisi VIII DPR RI memiliki ruang kerja yang berkaitan dengan urusan keagamaan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Karena itu, pembahasan antara pemerintah dan Komisi VIII menjadi bagian dari proses penetapan biaya haji bagi jemaah Indonesia.
Arti Penetapan BPIH bagi Calon Jemaah Haji
Bagi calon jemaah, keputusan Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 memberikan kepastian awal mengenai biaya penyelenggaraan perjalanan haji. Nominal tersebut dapat menjadi referensi dalam menyiapkan kebutuhan keuangan, khususnya terkait Bipih yang dibebankan kepada masing-masing jemaah.
Namun, calon jemaah tetap perlu menunggu dan mengikuti pengumuman resmi mengenai jadwal pelunasan, persyaratan administrasi, tahapan keberangkatan, serta ketentuan lain yang berlaku. Penetapan BPIH dan Bipih merupakan salah satu pijakan pembiayaan, sedangkan pelaksanaan perjalanan haji tetap melalui prosedur resmi yang ditetapkan penyelenggara.
Dengan BPIH sebesar Rp98.466.351 dan Bipih Rp54.648.825 per jemaah, persiapan haji 1448 Hijriah kini memiliki kerangka pembiayaan yang jelas. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan layanan ibadah haji Indonesia pada 2027.
FAQ BPIH 2027
Berapa BPIH haji 2027?
BPIH untuk haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi ditetapkan sebesar Rp98.466.351 per jemaah.
Berapa Bipih yang dibayar jemaah haji 2027?
Bipih yang ditetapkan sebesar Rp54.648.825 per orang. Jumlah tersebut setara dengan 55,50 persen dari total BPIH.
Apa perbedaan BPIH dan Bipih?
BPIH adalah total biaya penyelenggaraan ibadah haji, sedangkan Bipih merupakan komponen biaya perjalanan yang dibebankan kepada jemaah.
Kapan BPIH 2027 disepakati?
Kesepakatan penetapan biaya haji 2027 dilakukan dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Apa yang perlu dilakukan calon jemaah setelah penetapan ini?
Calon jemaah perlu memantau pengumuman resmi mengenai jadwal pelunasan, persyaratan administrasi, dan ketentuan keberangkatan haji 2027.