Hasil Rapat PBNU: Penyelesaian Polemik Kepemilikan Tambang di Konbes Al Falah Ploso
Meeting Results – Hasil rapat PBNU menjadi sorotan utama dalam agenda Konferensi Besar (Konbes) Alim Ulama dan Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang digelar di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, pada 20–22 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam isu kepemilikan tambang, dengan fokus pada penyelesaian perselisihan yang berkepanjangan antara perkumpulan dan pihak eksternal. Hasil rapat diharapkan menjadi pedoman untuk pengelolaan aset tambang yang lebih transparan dan berkelanjutan.
Polemik Kepemilikan Tambang Memuncak di Konbes Al Falah
Polemik kepemilikan tambang menjadi salah satu agenda utama dalam Konbes Al Falah, yang dihadiri oleh seluruh jajaran PBNU dan PWNU se-Indonesia. Masalah ini terus menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota NU, terutama terkait dengan penyelesaian pertanggungjawaban terhadap aset yang telah dimiliki sejak lama. Dalam hasil rapat, PBNU menegaskan komitmen untuk menyatukan pendapat dan memastikan bahwa semua keputusan bersifat kolektif, tidak hanya diputuskan oleh pihak tertentu.
“Hasil rapat ini bertujuan mengakhiri ketidakjelasan kepemilikan tambang yang selama ini menjadi perdebatan di kalangan anggota NU. Kepemilikan aset harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya individu atau perusahaan tertentu,” jelas M Nuh, Sekretaris Steering Committee (SC) Munas dan Konbes NU 2026.
Empat Aspek Utama dalam Penyelesaian Masalah
Hasil rapat PBNU menghasilkan empat aspek utama yang menjadi kunci penyelesaian polemik kepemilikan tambang. Aspek pertama adalah kepemilikan, yang diatur secara jelas dalam keputusan muktamar sebelumnya. Aspek kedua mencakup pengelolaan, dengan penekanan pada tata kelola yang adil dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Aspek ketiga mengenai manfaat ekonomi, sementara aspek keempat menyangkut tanggung jawab lingkungan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat.
“Kepemilikan tambang harus didefinisikan secara spesifik agar tidak ada tumpang tindih. Pengelolaan diatur oleh PBNU dan PWNU secara kolaboratif, dengan penyesuaian kebijakan berdasarkan prinsip syariat Islam dan kepentingan umat,” tambah M Nuh.
Kepemilikan Aset Tambang Disepakati Secara Kolektif
Hasil rapat menyatakan bahwa aset tambang yang menjadi perdebatan merupakan milik perkumpulan Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. PBNU berkomitmen untuk mengklarifikasi bahwa keputusan kepemilikan tidak boleh diambil secara sembarangan, melainkan melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh tingkatan struktur NU. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.
“Kepemilikan tambang harus menjadi bahan pertimbangan bersama, sehingga semua anggota NU merasa terwakili. Ini adalah salah satu bentuk hasil rapat yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat,” terang M Nuh.
Kolaborasi dengan Perusahaan Tambang Jadi Solusi
Hasil rapat menyoroti pentingnya kerja sama antara PBNU dengan perusahaan-perusahaan tambang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset. Dalam sesi diskusi, disepakati bahwa kerja sama ini dilakukan secara transparan, dengan perusahaan menjadi mitra yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya alam. PBNU juga memastikan bahwa keuntungan dari tambang akan dialokasikan secara adil untuk seluruh tingkatan kepengurusan NU.
“Kerja sama dengan perusahaan tambang adalah salah satu bentuk hasil rapat yang menyesuaikan kemampuan operasional PBNU. Perusahaan bertugas menjaga kualitas lingkungan, sementara PBNU menjamin keadilan distribusi manfaat,” tambah M Nuh.
Manfaat Ekonomi dan Lingkungan Dijadikan Prioritas
Hasil rapat menekankan bahwa usaha tambang tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan. PBNU memastikan bahwa semua kegiatan tambang dilakukan dengan izin yang sah, serta mengadakan evaluasi berkala terhadap lingkungan sekitar. Tujuan ini sejalan dengan visi NU sebagai organisasi yang menjunjung tinggi keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan spiritual.
Langkah Masa Depan untuk Pengelolaan Tambang
Pasca hasil rapat, PBNU akan mengambil langkah-langkah konkrit untuk menerapkan keputusan yang diambil. Ini meliputi penyusunan peraturan lebih rinci, serta pembentukan tim monitoring yang terpisah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kepemilikan dan pengelolaan tambang. Hasil rapat ini juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam Munas Alim Ulama yang akan dilaksanakan setelah Konbes Al Falah.