Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria dengan Pimpinan DPR Fokus pada Isu Reforma Agraria
Audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria – Pada hari Senin, 22 Juni 2026, Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) mengadakan audiensi dengan para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan aspirasi petani dan masyarakat adat terkait kebijakan agraria yang dinilai masih menghadirkan tantangan besar. Fokus utama audiensi adalah pembahasan tentang reforma agraria, yang menjadi isu kritis dalam upaya menyelesaikan ketimpangan penggunaan lahan dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia.
Dalam sesi diskusi, KNARA menyampaikan berbagai keluhan terkait kebijakan agraria yang berdampak pada kesejahteraan petani. Mereka menyoroti perlunya revisi regulasi yang dianggap kurang adil, khususnya terhadap penggunaan lahan oleh pihak-pihak swasta dan perusahaan. Peserta audiensi menekankan bahwa tanah sebagai sumber kehidupan harus tetap dijaga dan diakses secara bersama oleh masyarakat. Selain itu, KNARA juga menyinggung isu keluarga besar reforma agraria, termasuk upaya mengangkat kembali hak penggunaan lahan oleh masyarakat adat yang telah lama terabaikan.
Isu Kebijakan Agraria Menjadi Pusat Perhatian
Kebijakan agraria menjadi pilar utama dalam reforma agraria yang dibahas oleh KNARA dan para pimpinan DPR. Dalam sesi ini, para peserta audiensi memaparkan data serta pengalaman lapangan mengenai penggunaan lahan yang tidak merata. Mereka menyoroti bahwa izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) sering kali diberikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat adat. KNARA berharap pemerintah dapat mencabut izin-izin tersebut jika berpotensi mengganggu hak penggunaan lahan yang berkelanjutan.
Diskusi juga membahas peran lembaga penegak hukum dalam mencegah penindasan terhadap petani yang berjuang mengusahakan lahan miliknya. KNARA menuntut perlindungan terhadap pelaku reforma agraria, termasuk perusahaan pertambangan dan perkebunan yang dianggap mengambil alih lahan pertanian secara tidak adil. Mereka menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan transparan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan.
Dalam proses reforma agraria, KNARA menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan sumber daya alam dan kelautan. Mereka menyampaikan bahwa pengelolaan lahan harus seimbang antara kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu, KNARA juga mengingatkan para pimpinan DPR tentang urgensi penerapan kebijakan agraria yang berkelanjutan, sebagai upaya mencegah konflik penggunaan lahan di masa depan.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama antara KNARA dan DPR. Para peserta menyampaikan bahwa reforma agraria tidak hanya tentang kebijakan lahan, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup rakyat. Mereka menuntut tindakan konkrit dari pemerintah untuk memastikan hak masyarakat adat dan petani tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga diimplementasikan secara nyata di lapangan.
KNARA juga mengusulkan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang menguasai lahan besar. Mereka menekankan bahwa kohesi agraria adalah kunci untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam kesempatan ini, KNARA berharap para pimpinan DPR dapat menjadi mediator dalam mempercepat proses reforma agraria yang telah lama tertunda.
