Blok M Dicanangkan Sebagai Kawasan Uji Coba Pertama Penerapan KRE di Jakarta
Latest Program – Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengungkapkan bahwa Blok M menjadi lokasi strategis yang ditetapkan sebagai pilot project pertama untuk menerapkan kebijakan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Ibu Kota. Dari lima kawasan prioritas yang dipilih, Blok M dinilai paling cocok karena memiliki infrastruktur transportasi umum yang memadai, aktivitas ekonomi aktif, serta keberagaman fungsi kawasan yang mencakup kegiatan sehari-hari dan komersial.
Rencana Penerapan Bertahap hingga Tahun 2029
Menurut Dudi, program KRE akan dijalankan secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2029. Pendekatan ini mengedepankan adaptasi, pendekatan berbasis data, serta pertimbangan kesiapan masyarakat dan sistem pendukung di masing-masing area. Laporan menunjukkan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang utama polusi udara di Jakarta.
“Dalam skenario terbaik, KRE diperkirakan mampu menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3 persen di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan hingga 20,7 persen di GBK-Senayan,” katanya.
Kesehatan dan Ekonomi Terima Manfaat Rp1,9 Triliun per Tahun
Peningkatan kualitas udara akibat KRE, menurut Dudi, akan berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat dan ekonomi daerah. Kebijakan ini diperkirakan menghasilkan manfaat sekitar Rp1,9 triliun setiap tahun, melalui pengurangan biaya medis, peningkatan akses terhadap udara bersih, dan penghapusan risiko kematian dini yang terkait polusi.
“Temuan ini menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan publik yang fokus pada perlindungan warga. Upaya meningkatkan udara bersih tidak hanya lingkungan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesehatan, produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Peran Masyarakat dalam KRE
Dudi menegaskan bahwa KRE bukan sekadar pembatasan kendaraan. Kebijakan ini menekankan penguatan sistem transportasi umum, integrasi antarmodal, serta perbaikan fasilitas pejalan kaki. Partisipasi masyarakat dianggap penting untuk memastikan kebijakan dapat diakui, diterima, dan diterapkan secara kolektif.
“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyajikan solusi yang seimbang, yaitu mengurangi polusi, melindungi kesehatan, serta memberikan opsi mobilitas yang lebih efisien. Komunikasi terbuka dan keterlibatan warga menjadi kunci suksesnya,” tuturnya.