DPR Kritik PLN Soal Pemadaman Listrik Bergilir dalam Latest Program
Latest Program – Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy, mengkritik kebijakan pemadaman listrik secara bergilir yang dilakukan PLN di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak disertai penjelasan yang transparan dan jelas kepada masyarakat mengenai akar masalah yang menyebabkan gangguan tersebut. Gus Rivqy menekankan pentingnya PLN memperbaiki sistem mitigasi dan komunikasi untuk menghindari konsekuensi negatif yang terus terjadi.
Proses Pemadaman Bergilir dan Ketidakjelasan Penyebab
Dalam wawancara di Jakarta, Sabtu (20/6), Gus Rivqy mengungkapkan bahwa pemadaman listrik bergilir kerap membuat publik bingung. Ia menyoroti kebiasaan PLN menyebut penyebab pemadaman tidak selalu spesifik, seperti bukan karena pasokan batu bara yang tidak mencukupi. Padahal, konsumsi listrik yang tidak stabil terjadi hampir di seluruh daerah, menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
“PLN sebagai pihak utama dalam hal ini justru sering kali membuat publik bingung. Mereka menyebutkan penyebab pemadaman tidak selalu jelas, seperti bukan karena pasokan batu bara yang kurang. Padahal, pemadaman listrik terjadi hampir di seluruh daerah,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (20/6).
Menurut Gus Rivqy, hingga saat ini PLN belum memberikan penjelasan transparan apakah masalah listrik bergilir bersifat teknis atau terkait dengan pasokan bahan bakar. Ia menerima banyak keluhan dari warga yang mengeluhkan pemadaman tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini mengganggu kebutuhan sehari-hari, termasuk aktivitas rumah tangga dan bisnis kecil menengah.
Impact Sistemik dan Dampak pada Berbagai Sektor
Gus Rivqy menambahkan bahwa setiap gangguan listrik pasti menimbulkan dampak sistemik, tidak hanya mengganggu kebutuhan sehari-hari warga, tetapi juga merugikan sektor usaha, layanan publik, pendidikan, serta produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Pemadaman bergilir, menurutnya, menghambat proses perekonomian, khususnya di daerah-daerah yang ketergantungan pada energi listrik untuk operasional harian.
“Laporan konstituen saya menunjukkan kekecewaan terhadap pemadaman yang terjadi mendadak. Tidak ada informasi terlebih dahulu, dan durasinya cukup panjang. Ini menjadi catatan penting yang harus diperbaiki,” tegasnya.
Kebijakan pemadaman listrik bergilir dalam Latest Program juga menimbulkan keluhan terhadap sistem distribusi yang dinilai tidak optimal. Banyak warga mengeluhkan bahwa kejadian ini memicu ketidakpuasan terhadap layanan PLN, terutama karena kurangnya upaya mitigasi yang efektif. Dengan penyebab pemadaman yang tidak jelas, masyarakat sulit memahami langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan listrik negara.
Dalam penilaian Gus Rivqy, Latest Program perlu diperbaiki agar dapat memberikan solusi yang lebih terarah. Ia menyarankan PLN untuk meningkatkan langkah antisipasi dan mitigasi, seperti mengoptimalkan distribusi bahan bakar atau meningkatkan kapasitas pembangkit. Selain itu, perusahaan harus memperkuat komunikasi dengan memberikan informasi yang tepat waktu, mudah dipahami, dan jelas.
“PLN perlu membangun sistem komunikasi yang transparan agar publik bisa mengetahui penyebab gangguan dan kapan listrik kembali normal. Masyarakat berhak mengetahui keadaan yang sebenarnya,” ujarnya.
Kebijakan pemadaman listrik bergilir dalam Latest Program juga dianggap sebagai salah satu penyebab krisis energi yang terus berulang. Gus Rivqy menilai bahwa PLN harus memberikan respons yang lebih cepat dan terukur, agar masyarakat tidak merasa terabaikan. Ia menambahkan bahwa kejadian ini menjadi bahan evaluasi serius bagi PLN, sehingga kualitas layanan terus meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tetap terjaga.
