DPR Komentari Kematian Peserta SPPI Saat Latihan Kemiliteran sebagai Bagian dari New Policy
New Policy – MERAHPUTIH.COM – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mengungkapkan kekecewaannya terhadap kejadian wafatnya peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sedang menjalani pelatihan kemiliteran (latsarmil) sebagai bagian dari proses persiapan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Insiden ini, menurutnya, menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut, khususnya dalam konteks New Policy yang ingin memperkuat sistem pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat nasional.
“Kejadian ini seharusnya menjadi momentum evaluasi serius agar tidak terulang lagi di masa depan,” kata Rahmat kepada media, Jumat (26/6).
SPPI sebagai Inisiatif Strategis di Bawah New Policy
Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan bagian dari New Policy yang dipromosikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) desa melalui pelatihan intensif, sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi dan pengelola koperasi secara mandiri. Namun, insiden kematian peserta SPPI saat menjalani latsarmil memicu pertanyaan mengenai relevansi metode pelatihan dengan tujuan akhir program.
“Karena pentingnya program ini, seluruh tahapan pelaksanaannya harus diperhatikan agar tujuan tidak terganggu oleh masalah yang bisa diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Menurut Rahmat, SPPI tidak hanya merupakan inisiatif New Policy yang bertujuan membangun kapasitas pemimpin desa, tetapi juga harus menjadi jembatan untuk menyelesaikan masalah struktural di sektor ekonomi lokal. Dalam konteks ini, kejadian wafat peserta pelatihan kemiliteran menjadi indikasi bahwa New Policy perlu memperhatikan keselamatan peserta dan keterpaduan antara pendidikan, pelatihan, serta pengalaman langsung di lapangan.
Latihan kemiliteran yang dijalani oleh peserta SPPI sebelum menjadi calon manajer KDMP dan KNMP dirancang untuk melatih kemampuan pengambilan keputusan, manajemen sumber daya, dan koordinasi tim. Namun, Rahmat menekankan bahwa kegiatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta, karena mereka bukan prajurit militer, melainkan warga desa yang ingin menjadi pengusaha dan pengelola koperasi.
Evaluasi dari Pihak Terkait dalam New Policy
Selain anggota DPR, sejumlah pihak terkait seperti lembaga pendidikan, masyarakat desa, dan para pelaku usaha turut mengevaluasi kejadian wafat peserta SPPI. Mereka menilai bahwa New Policy dalam pelatihan kemiliteran perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis peserta, serta menghindari keseragaman metode yang tidak sesuai dengan latar belakang mereka.
“Calon manajer KDMP bukan prajurit militer. Mereka diutamakan menjadi penggerak ekonomi desa, jadi metode, intensitas, dan standar pelatihan harus relevan, proporsional, aman, serta sesuai dengan tugas yang akan dijalankan,” tutur Wasekjen DPP PKS tersebut.
Salah satu tantangan dalam menerapkan New Policy adalah menyeimbangkan antara peningkatan keterampilan manajerial dengan pembentukan mental dan fisik yang memadai. Rahmat Saleh menyarankan agar evaluasi kejadian ini menjadi bahan untuk menyempurnakan desain pelatihan, sehingga New Policy bisa menciptakan generasi pemimpin desa yang tangguh dan mampu beradaptasi di berbagai kondisi.
Dalam wawancara lebih lanjut, Rahmat menjelaskan bahwa New Policy terhadap pelatihan SPPI harus mencakup pelatihan keamanan dan kesehatan, serta penggunaan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan institusi kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan New Policy dalam menghasilkan calon manajer koperasi yang berkualitas.
Berbagai elemen dalam New Policy ini, seperti pelatihan kemiliteran, diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk memperkuat kemampuan pengelolaan ekonomi desa. Namun, kejadian wafat peserta SPPI menunjukkan bahwa New Policy ini masih perlu diperbaiki dan diadaptasi agar lebih manusiawi, aman, dan efektif. Evaluasi terhadap pelatihan kemiliteran juga menjadi bahan penting untuk menyempurnakan New Policy dalam menciptakan penggerak desa yang mampu berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Dengan memperhatikan kejadian ini, New Policy dalam SPPI bisa menjadi contoh keberhasilan program pemerintahan yang fokus pada pengembangan SDM. Rahmat Saleh menegaskan bahwa evaluasi mendalam dan adaptasi metode pelatihan adalah kunci untuk memastikan bahwa New Policy ini tidak hanya menghasilkan calon manajer koperasi yang kompeten, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan keamanan peserta. Dengan demikian, New Policy ini diharapkan mampu menciptakan perubahan positif di tingkat desa sekaligus menjadi bagian dari agenda nasional pembangunan berkelanjutan.
