Komisi I DPR Dorong Pelatihan Koperasi Fokus pada Manajemen
Key Strategy – Anggota Komisi I DPR dari partai PDIP, TB Hasanuddin, menyoroti bahwa Key Strategy pelatihan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus lebih terarah pada pengembangan kompetensi manajerial, bukan hanya pada latihan fisik. Ia mengkritik pendekatan saat ini yang mengalokasikan 30 hari dari 45 hari total pelatihan untuk Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil), menyebutkan bahwa komponen ini justru memakan anggaran besar. “Dengan biaya Rp5 juta per peserta untuk 7 hari pelatihan, total pengeluaran untuk 45 hari mencapai Rp45 juta per orang. Sebanyak Rp30 juta diperuntukkan untuk Latsarmil, sementara Rp15 juta untuk materi koperasi. Jika Key Strategy ini diterapkan, negara bisa menghemat hingga dua pertiga dari biaya pelatihan,” ujarnya dalam pernyataan di Senin (29/6).
Potensi Anggaran Negara Bisa Dipotong hingga Triliunan
Hasanuddin menegaskan bahwa perubahan dalam desain pelatihan bukan hanya sekadar menekan pengeluaran, tapi juga untuk memastikan peserta benar-benar siap mengelola koperasi secara profesional. Ia menyoroti bahwa anggaran pelatihan nasional bisa mencapai triliunan rupiah jika skema ini diterapkan secara konsisten. Dengan 35.476 peserta yang mengikuti program Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026, potensi penghematan anggaran menjadi sangat signifikan. “Jika Key Strategy pelatihan diterapkan, negara bisa mengalokasikan dana ke bidang-bidang yang lebih relevan, seperti pengembangan produk koperasi atau pemasaran,” tambahnya.
Menurut Hasanuddin, fokus pada manajerial akan meningkatkan kualitas pengelola koperasi. Ini termasuk kemampuan dalam perencanaan keuangan, pengambilan keputusan, dan penerapan strategi pemasaran yang efektif. “Koperasi desa harus menjadi pusat penggerak ekonomi lokal, jadi para pengelolanya perlu memiliki pemahaman tentang bisnis dan manajemen yang kuat,” jelasnya. Ia juga menyinggung bahwa keberadaan Latsarmil, meskipun bermanfaat untuk pembentukan sikap disiplin, kurang relevan dalam konteks pengembangan koperasi.
Program SPPI 2026: Masa Depan Koperasi Desa
Program SPPI 2026, yang melibatkan KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih, dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kinerja koperasi desa. Namun, Hasanuddin menilai bahwa Key Strategy program ini perlu disesuaikan agar lebih efektif. Ia menekankan bahwa selain biaya, kualitas materi dan pengelolaan program menjadi kunci sukses. “Saat ini, pelatihan dianggap tidak selaras dengan kebutuhan praktis masyarakat desa. Key Strategy perlu menambahkan kurikulum yang lebih berbasis kebutuhan usaha,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pelatihan ini, terutama melalui Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Pertanian. Hasanuddin menyarankan evaluasi ulang terhadap desain program, termasuk penggantian komponen Latsarmil dengan pelatihan keahlian bisnis. “Manajer koperasi harus mampu menciptakan strategi yang menjangkau pasar, bukan hanya fokus pada kebugaran fisik,” katanya.
Kompetensi Manajerial: Kunci Koperasi yang Berkelanjutan
Koperasi desa yang baik tidak hanya memerlukan keanggotaan yang luas, tetapi juga pengelola yang mampu mengelola sumber daya secara efisien. Hasanuddin menunjukkan bahwa Key Strategy pelatihan seharusnya mencakup materi seperti manajemen risiko, pemasaran, dan pengelolaan dana. Ia menambahkan bahwa koperasi yang dikelola dengan kompetensi bisnis akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan daya saing. “Penghematan anggaran tidak hanya tentang biaya, tapi juga tentang efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang lebih jelas,” jelasnya.
Hasanuddin juga menyoroti pentingnya Key Strategy dalam menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan masyarakat desa. “Koperasi desa berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, jadi pelatihan harus dipandu oleh strategi yang memprioritaskan manajemen, bukan kegiatan yang tidak relevan,” tegasnya. Ia berharap perubahan ini dapat membawa dampak positif jangka panjang, seperti meningkatkan kinerja koperasi dan memperkuat ekonomi pedesaan.
Proses Evaluasi dan Revisi Pelatihan
Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Pertanian sedang melakukan evaluasi terhadap program pelatihan KDMP. Hasanuddin mengharapkan revisi ini bisa menyelesaikan kritik terhadap komponen Latsarmil yang dianggap kurang relevan. “Revisi Key Strategy pelatihan ini merupakan langkah awal menuju pengembangan koperasi yang lebih modern dan efektif,” katanya.
Menurutnya, pelatihan harus mencakup pelatihan keahlian yang beragam, seperti manajemen proyek, pengorganisasian sumber daya manusia, dan pemahaman hukum bisnis. “Dengan Key Strategy yang tepat, pelatihan ini bisa menjadi katalisator pertumbuhan koperasi desa yang sehat dan berkelanjutan,” ujarnya. Hasanuddin menegaskan bahwa fokus pada kompetensi bisnis akan membuat para pengelola koperasi lebih siap menghadapi tantangan di dunia usaha.
Hasanuddin juga menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam Key Strategy pelatihan ini. Ia menyarankan bahwa Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Pertanian harus berkoordinasi lebih baik untuk memastikan pelatihan yang diselenggarakan memiliki kefokusan dan keberlanjutan. “Selain penghematan anggaran, Key Strategy ini juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang koperasi desa,” pungkasnya.