Prabowo Puji Kebijakan PT DSI yang Menurunkan Selisih Harga Ekspor
New Policy – Kebijakan baru yang diterapkan pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI telah menunjukkan hasil positif, menurut Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan bahwa perusahaan yang baru beroperasi sekitar satu bulan ini berhasil mengelola devisa sebesar lebih dari USD 10,5 miliar, menandakan kemajuan signifikan dalam sistem ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi praktik penyimpangan harga ekspor, yang sebelumnya menyebabkan kerugian besar bagi negara. Prabowo mengungkapkan bahwa selisih harga antara pasar internasional dan harga jual dalam negeri kini telah menurun secara signifikan.
Ekspor Sumber Daya Alam Dikelola Melalui DSI
Sejak 1 Juni 2026, pemerintah menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui mekanisme satu pintu yang dikelola PT DSI. Kebijakan ini melibatkan komoditas kritis seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan mineral vital. Tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi, memastikan keuntungan ekspor dialokasikan secara adil, serta mengurangi penyimpangan seperti under invoicing yang sebelumnya merugikan penerimaan negara. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari New Policy yang bertujuan mengubah cara ekspor di Indonesia.
Dalam masa transisi tiga bulan, dari 1 Juni hingga 1 September 2026, eksportir tetap beroperasi secara normal, tetapi wajib mengunggah laporan kegiatan mereka ke DSI melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Proses ini dirancang untuk memberikan waktu bagi perusahaan mengadaptasi kebijakan baru. Prabowo mengakui bahwa DSI telah memainkan peran penting dalam mengawasi alur ekspor, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap New Policy.
Perbaikan Kinerja Ekspor Berkat Sistem Satu Pintu
Menurut Prabowo, kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI memberikan dampak nyata pada pasar internasional. Ia menekankan bahwa selisih harga antara harga jual dalam negeri dan harga internasional sebelumnya mencapai hingga 45 persen, tetapi kini telah menyusut menjadi sekitar 10-15 persen. “New Policy ini mengubah dinamika ekspor Indonesia, membuatnya lebih kompetitif dan mengurangi kesenjangan harga yang merugikan negara,” ujarnya. Pemangkasan selisih harga ini juga diperkirakan meningkatkan volume ekspor, karena penjual lebih terdorong untuk menawarkan harga yang sesuai dengan pasar global.
“Kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI memberikan ruang bagi eksportir untuk bersaing secara adil. Jika sebelumnya harga dalam negeri jauh lebih rendah, kini harga mulai menyatu dengan pasar internasional,” kata Prabowo. Ia menambahkan bahwa ini tidak hanya memperbaiki kinerja ekspor, tetapi juga memberikan ruang bagi pertumbuhan sektor lain seperti industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor.
Pengendalian Penyimpangan Ekspor CPO
Satu contoh nyata keberhasilan New Policy adalah pengendalian penyimpangan pada komoditas minyak kelapa sawit (CPO). Prabowo mengungkapkan bahwa dalam masa transisi, eksportir CPO sebelumnya menjual produk dengan harga Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilogram, sementara harga acuan di Rotterdam mencapai sekitar Rp 27.000 per kilogram. Kondisi ini menyebabkan hilangnya hampir separuh keuntungan ekspor. “New Policy mengubah pola ini, menjadikan harga ekspor lebih sejajar dengan pasar internasional,” tambah Prabowo. Selain itu, DSI juga diharapkan mampu meminimalkan kecurangan lain, seperti penggelapan devisa atau pengurangan jumlah barang yang dikirim.
Dengan sistem satu pintu, pemerintah bisa lebih memantau seluruh alur ekspor SDA. Prabowo menilai ini sebagai langkah penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara, terutama dalam konteks ekonomi global yang semakin dinamis. Kebijakan ini juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemeringkat seperti S&P Global Ratings, yang memberikan penilaian positif terhadap proyeksi penerimaan negara.
Langkah Pemerintah Meningkatkan Penerimaan Ekspor
Menurut Prabowo, New Policy tidak hanya memperbaiki kinerja ekspor SDA, tetapi juga membuka peluang peningkatan penerimaan negara. Ia menjelaskan bahwa sistem satu pintu memungkinkan pemerintah melakukan audit lebih ketat, mengidentifikasi eksportir yang tidak patuh, dan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berkontribusi besar. DSI diberikan kewenangan untuk menilai kelayakan ekspor, memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan standar internasional.
Prabowo juga menyoroti keberhasilan DSI dalam mengelola alur ekspor yang lebih efisien. Dengan pendekatan terpusat, pemerintah bisa mempercepat proses penerbitan dokumen ekspor serta mengurangi risiko korupsi. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Selisih harga yang semakin kecil juga diperkirakan akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
