Presiden Prabowo Ingin Perbaiki BUMN yang Terindikasi Korupsi
Presiden Prabowo Mau Tertibkan BUMN – Dalam pidatonya di acara perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) sering dianggap sebagai pusat praktik korupsi. Ia menegaskan komitmen untuk mereformasi seluruh perusahaan BUMN agar lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari visi pembangunan yang ingin ia wujudkan sebagai pemimpin negara.
Kebutuhan Reformasi BUMN dalam Era Keterbukaan
Presiden Prabowo Mau Tertibkan BUMN dengan menyasar kelemahan-kelemahan struktural yang selama ini menjadi sarang tindak kecurangan. Menurutnya, BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi keberadaannya harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Ia menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus korupsi terjadi di BUMN, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Dengan mereformasi BUMN, Prabowo ingin memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan perusahaan-perusahaan milik negara.
Prabowo juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi dalam BUMN tidak hanya tentang perbaikan internal, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses tersebut. Ia menyarankan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan reformasi berjalan efektif. “Kita harus mengganti kebiasaan lama dengan sistem yang lebih baik,” ujarnya dalam pidato yang disampaikan di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (12/7).
Strategi Reformasi BUMN dan Harapan Masyarakat
Presiden Prabowo Mau Tertibkan BUMN dengan memperkenalkan berbagai strategi, seperti pengawasan ketat dari pemerintah dan pemberdayaan para pekerja BUMN. Ia berharap kebijakan ini mampu menumbuhkan budaya kerja yang lebih profesional dan beretika. “BUMN harus menjadi contoh yang baik dalam pelayanan publik, bukan hanya tempat untuk bermain angka,” tegas Prabowo. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya melibatkan lembaga independen dalam mengaudit kinerja perusahaan-perusahaan milik negara.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa rakyat tidak boleh dibiarkan menjadi korban kesalahan-kesalahan yang terjadi di BUMN. Ia menambahkan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan kekayaan negara. “Rakyat butuh keadilan, butuh kesejahteraan, dan butuh sekolah yang baik,” kata Prabowo. Ia berharap reformasi BUMN mampu menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sehat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor publik.
Presiden Prabowo Mau Tertibkan BUMN juga memaparkan bahwa tindakan korupsi di perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan kepada rakyat. Ia mencontohkan bahwa beberapa BUMN tercatat sebagai penyalur dana yang tidak efisien, sehingga diperlukan penataan ulang agar kebijakan dapat berjalan dengan optimal. Prabowo menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi aset penting untuk membangun BUMN yang lebih modern dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Hentikan! Rakyat tidak bodoh! Hentikan! Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, butuh kesejahteraan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Reformasi BUMN yang diusung Prabowo juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri. Ia menyebut bahwa profesi seperti guru, dokter, dan aparat sipil negara harus diberi gaji yang memadai agar tidak tergoda melakukan kesalahan. “Tentara dan polisi butuh gaji baik supaya mereka tidak memeras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji baik supaya mereka tidak korupsi,” tambah Prabowo. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan BUMN dari korupsi, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan.
