Sudaryono: Pembenahan Tata Kelola MBG Prioritas Utama BGN
Kabarnaya.com – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, secara tegas menyatakan bahwa perbaikan sistem pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis merupakan tugas pertama yang akan segera ia selesaikan. Setelah menerima kepercayaan untuk memimpin lembaga tersebut, ia berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Sudaryono Sebut Tata Kelola Program MBG Jadi – hal ini menjadi fokus utama dalam agenda kerjanya selama memimpin BGN.
Menurut Sudaryono, dua pilar penting bagi keberhasilan program ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini perlu berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Sudaryono menekankan bahwa setiap aspek pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Masalah yang Perlu Diperbaiki
Sudaryono mengakui masih ada beberapa kendala dalam tata kelola program saat ini. Di antaranya adalah adanya pelanggaran dan kurangnya keterbukaan informasi. Karena itu, ia berjanji akan melakukan perbaikan menyeluruh bersama seluruh anggota BGN dan para menteri dalam kabinet. Sudaryono Sebut Tata Kelola Program MBG menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan secara bertahap.
“Hal yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Hal yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang,” tegas Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7).
Anggaran Rakyat untuk Gizi Masyarakat
Program MBG menggunakan dana negara yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu, setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk menyediakan makanan, tetapi juga memastikan bahwa kelompok masyarakat tertentu mendapatkan asupan gizi yang tepat. Sudaryono Sebut Tata Kelola Program MBG sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
Masyarakat yang menjadi sasaran program ini meliputi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lansia. Selain meningkatkan kualitas gizi, Sudaryono menilai program ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Program ini dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi.
Dampak Ekonomi bagi Daerah
Program MBG berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa karena menyerap hasil produksi dari petani, peternak, dan nelayan. Perputaran dana APBN dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Daya serap yang besar terhadap hasil pertanian dan peternakan diharapkan mampu mengatasi masalah kelebihan produksi yang selama ini menyebabkan hasil panen terbuang.
“Program ini ibarat Pac-Man, jadi apa saja dimakan. Kalau dulu ada yang membuang susu, membuang wortel, atau hasil panen lainnya, insyaallah dengan program ini hal itu tidak akan terjadi lagi. Tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan,” ujarnya.
Ke depan, tantangan utama adalah memastikan distribusi pangan berjalan lebih baik agar seluruh hasil produksi dapat terserap secara optimal. Sudaryono Sebut Tata Kelola Program MBG sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai target program ini.
Peringatan untuk Masyarakat
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Pihak-pihak tersebut sering menawarkan jasa atau meminta imbalan terkait Program MBG. Sudaryono Sebut Tata Kelola Program MBG juga mencakup aspek komunikasi yang jelas kepada publik.
Sudaryono menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapa pun untuk menjanjikan kemudahan memperoleh proyek, mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maupun mengurus kepentingan lain atas namanya. Masyarakat diminta segera melaporkan praktik semacam itu kepada aparat penegak hukum.
Menurutnya, pengambilan keputusan tidak boleh lagi dilakukan melalui jalur informal atau pertemuan tertutup. Proses yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sudaryono juga memastikan bahwa seluruh persoalan di lingkungan BGN akan diselesaikan melalui mekanisme yang resmi, terbuka, dan transparan.
Terakhir, ia menegaskan bahwa dirinya maupun anggota keluarganya tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ataupun dapur MBG.
“Enggak ada, enggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur maupun SPPG,” pungkas Sudaryono.
(Pon)